Pendd Nasional

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Salah satu alat untuk meningkatkan taraf hidup bangsa adalah Pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mempengaruhi manusia, agar ia mampu mewujudkan apa yang ia pandang sebagai makna eksistensi manusia di dunia ini, dengan membina budi pekerti dan turut membina kebudayaan sesamanya demi kebaikan pribadi sekeluarga, kebaikan sesama bangsa dan sesama manusia. Dengan demikian terbina budi pekerti atau cara hidup pribadi orang seorang dan kebudayaan atau cara hidup bermasyarakat. (Reksohadi Projo, 1979:18)
Kebijakan otonomi daerah sebagai bentuk pelaksanaan UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah adalah juga dalam rangka menata kehidupan berbangsa ke arah yang lebih baik agar sejajar dengan bangsa lain. Salah satunya ialah mewujudkan Pendidikan Nasional yang merupakan Pendidikan yang khusus ditujukan kepada warga negara (Nasion), Nasion, dalam bangsa bernegara dan berdaulat. Pendidikan Nasional, pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD ’45 yang berakar pada nilai agama, kebutuhan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. (Majalah Depdiknas, 2004:1)
Pendidikan itu merupakan kegiatan proses belajar mengajar yang sistem Pendidikannya senantiasa berbeda dan berubah. Hal itu disebabkan, setiap masyarakat itu memiliki sistem sosial, filsafat dan gaya hidup tertentu yang sesuai dengan tujuan, dasar maupun nilai-nilai yang terdapat di masyarakat tersebut. Begitu pula masalah-masalah pola ekonomi, sosial, kebudayaan, maupun kemasyarakatan. (Reksohadi Projo, 1979:197)
Moral Pancasila, sebaiknya dapat dihayati dalam kenyataan hidup sehari-hari melalui suasana pendidikan, baik didalam lingkungan keluarga, maupun didalam lingkungan perguruan ataupun didalam lingkungan masyarakat ramai, formal maupun non formal, berarti bahwa pendidikan nasional berlangsung seumur hidup dan tidak terbatas. (Reksohadi Projo, 1979:18)
Dikatakan bahwa manusia yang bermental dewasa mampu untuk secara konsisten menjadi pengabdi kepada apa yang ia yakini, oleh karena itu, pendidikan Nasional kita yang mencita-citakan terwujudnya manusia dan masyarakat Pancasila bertugas untuk mendewasakan mental manusia Indonesia. Manusia yang merdeka lahir dan batin, yakni manusia yang mampu untuk membina kehidupan pribadi yang bahagia dan turut membina masyarakat tertib dan damai. (Reksohadi Projo, 1979:20)
Gagasan-gagasan dan intruksi-intruksi itu lebih banyak bertitik tolak pada pemikiran-pemikiran dan perenungan-perenungan saja, tanpa ditunjang oleh informasi-informasi yang faktual dan sistematis tentang kondisi, kebutuhan dan potensi pendidikan yang ada, sehingga pengarahannya kadang-kadang kurang tepat. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk mengadakan perbaikan strategi yang lebih fundamental dari pada sekedar tindakan-tindakan reaktif yang tambal sulam.
Masalah-masalah tersebut mempengaruhi warga negara (Nasion) untuk mewujudkan masyarakat tertib, damai, adil dan makmur yang dijiwai nilai-nilai hidup yang bersumber pada Pancasila. Untuk bisa sampai kepada strategi pendidikan Nasional diperlukan informasi-informasi tentang situasi, fungsi dan pelaksanaan serta persoalan-persoalan kebutuhan dan potensi pendidikan secara Nasional pulan.(Prijono .S, 1979:11).
Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis mengangkat sebuah judul “PENDIDIKAN NASIONAL DAN PERMASALAHANNYA”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Deskripsi tentang Pendidikan Nasional ?
2. Apa tujuan Pendidikan Nasional itu ?
3. Kendala/ masalah-masalah apa saja yang timbul untuk mewujudkan Pendidikan Nasional ?
4. Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut ?

C. Tujuan Penulisan
1. Ingin mengetahui Deskripsi tentang Pendidikan Nasional.
2. Ingin mengetahui tujuan Pendidikan Nasional itu.
3. Ingin mengetahui masalah-masalah apa saja yang timbul untuk mewujudkan Pendidikan Nasional.
4. Ingin mengetahui solusi yang diperlukan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul untuk mewujudkan pendidikan Nasional.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Pendidikan Nasional
Yang dimaksud pendidikan Nasional ialah pendidikan yang khusus ditujukan kepada warga negara (Nasion), Nasion dalam arti bangsa bernegara dan berdaulat. ((Reksohadi Projo, 1979:18).
Dalam makna lain pendidikan Nasional adalah pendidikan yang menyeluruh ditujukan kepada warga negara (Nasion) yang mempunyai cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh, untuk mewujudkan ini diperlukan pengetahuan dan keterampilan, ilmu dan teknologi disamping moral, Pancasila yang sangat terinci. (Analisa Penulis)
Dalam undang-undang RI. No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan Nasional sebagai suatu sistem mencakup sejumlah komponen, antara lain kelembagaan pendidikan, program pendidikan, dan pengelolaan pendidikan Nasional. (Tim MKDK IKIP Surabaya, 1996:219).

B. Tujuan Pendidikan Nasional
Masalah tujuan pendidikan sangat penting karena tujuan pendidikan memberi arah kepada proses pendidikan, yaitu usaha-usaha pendidikan dengan sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Pribadi Sikun, 1987:53)
Tujuan pokok pendidikan ialah membentuk anggota masyarakat menjadi orang-orang yang berpribadi, berprikemanusiaan maupun menjadi anggota masyarakat yang dapat mendidik dirinya sesuai dengan watak masyarakat itu sendiri, mengurangi beberapa kesulitan/ hambatan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi problematika. (Shaleh Nazili, 1989:4)
Sebenarnya kemajuan dan tujuan pendidikan, tak lain disebabkan oleh penerapan perencanaan pendidikan, perencanaan ini juga memiliki pola yang berpusat pada sekitar pembatasan tujuan yang ingin dicapai masyarakat dan orientasi aktivitas dan perkembangannya pada masa transisi tertentu dengan jalan merangkaikan tujuan-tujuan tersebut.
Ada 5 komposisi yang digunakan oleh perencanaan pendidikan :
a) Perencanaan pendidikan itu harus menggunakan pandangan jangka, rencana jangka pendek (1-2 tahun), rencana jangka menengah (4-5 tahun) dan rencana jangka panjang (10-15 tahun).
b) Perencanaan pendidikan itu harus bersifat komprehensif, meliputi keseluruhan sistem pendidikan.
c) Perencanaan pendidikan itu harus diintegrasikan kedalam perencanaan masyarakat.
d) Perencanaan pendidikan harus merupakan bagian yang integral dari pada management pendidikan.
e) Perencanaan pendidikan harus memperhatikan perkembangan kwantitatif dan kualitatif pendidikan. (Vembrianrto, 1982:44)
Secara umum rumusan tujuan pendidikan telah dinyatakan dalam UUD 1945 bab XII pasal 31 :
1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UU.
Rumusan ini diperjelas oleh ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN, yang didalamnya memuat rumusan tujuan Pendidikan Nasional, yaitu :
1) Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD ’45 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan, harkat serta martabat bangsa, manusia yang beriman dan bertaqwa.
2) Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. (Soemanto Wasty, 1983:91)

C. Masalah-Masalah dalam Pendidikan Nasional
Pendidikan di tanah air kita, baik hasilnya, penyelenggaraannya maupun perencanaannya belum seluruhnya memenuhi harapan kita, dikarenakan adanya masalah-masalah yang timbul, yaitu :
1) Masalah Akses Pendidikan Yang Belum Merata
Masalah akses pendidikan di Indonesia belum merata, ini ditandai dengan penyebaran guru yang belum merata, meskipun rasio jumlah guru dan murid sudah baik, menurut data dari Bank Dunia dan Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, rasio jumlah guru dan murid di Indonesia untuk tingkat SD adalah 1:20, sementara di Amerika adalah 1:15. namun penyebaran guru yang tidak merata, tetap membuat angka rata-rata Nasional ini suatu lambang yang tidak berarti apa-apa, kurangnya pemerataan di daerah, terbatasnya fasilitas untuk pembelajaran baik bagi pengajar dan yang belajar. Hal ini terkait terbatasnya dana pendidikan yang disediakan pemerintah. (http//ww.rsi.sg// indonesia/wacana indonesia View/200701032111000/ 1/html)
2) Masalah Kualitas Pendidikan
Ini adalah salah satu inisiatif yang dilakukan pemerintah dengan program salah satunya United school program, dimana sekolah diperbaiki kualitasnya. Core-nya adalah guru, SF punya Teacher’s Institute, memberikan pelatihan, training, short Courses (kursus jangka panjang), bagi guru-guru yang sudah berpengalaman, atau mereka ingin jadi guru. Sehingga mereka yang tadinya latar belakang pendidikannya bukan keguruan, bisa menjadi guru, kurang optimalnya pelaksanaan sistem pendidikan (yang sebenarnya sudah cukup baik) di lapangan yang disebabkan sulitnya penyediaan guru-guru dan terlalu seringnya sistem pendidikan diganti-ganti tergantung kondisi politik. (http//ww.rsi.sg// indonesia /wacana indonesia View/200701032111000/ 1/html)
Saat ini guru banyak direkrut dari lulusan S-1 non pendidikan yang kemudian membeli “akta IV di kampus lima” dengan hanya membayar kisaran 2 juta saja, banyak sekali kegiatan yang dilakukan Depdiknas untuk meningkatkan bobot guru, namun tindak lanjut yang nol besar dari kegiatan semacam penataran, sosialisasi, dan lain-lain. Jadi terkesan yang terpenting kegiatan itu terlaksana selanjutnya terserah dengan hasil kinerjanya. Jika kondisi ini tidak diubah untuk dibenahi kecil harapan pendidikan lebih maju/baik. Pendidikan jika dipolitisir maka sampai kapanpun pendidikan Indonesia sulit untuk maju, memang ada beberapa sekolah sudah terpandang, namun dibandingkan dengan populasi sekolah yang ada sangat tidak siknifikan. (http/trip.wordspress.com/2006/10/27/ masalah pendidikan/& analisa penulis)

3) Masalah Angka Putus Sekolah dan Banyaknya Lulusan Menganggur
Sejauh ini angka putus sekolah masih tinggi, setiap tahunnya sekitar 150 ribu anak tidak bisa melanjutkan sekolah. Pemerintah melihat kondisi ini mencoba ikut berpartisipasi dengan menyediakan beasiswa. Tapi beasiswa yang disediakan masih terlalu kecil untuk membantu masalah itu. Belum lagi, jika mereka melihat begitu banyak, ratusan bahkan ratusan lulusan sarjana menganggur diakibatkan oleh berbagai tuntutan dan alasan pemerintah sehingga mereka lebih cenderung bekerja seadanya dari pada melanjutkan sekolah (http//ww.rsi.sg// Indonesia/ Wacana Indonesia View/200701032111000/ 1/html/& analisa penulis)

4) Masalah Perubahan Kurikulum
Kurikulum merupakan satu diantara elemen instrumental yang sangat menentukan keberhasilan sistem pendidikan itu. Tetapi kurikulum itu sendiri meliputi beberapa sub-elemen yang saling berkaitan, diantaranya ialah tujuan yang harus dicapai, rangka materi pendidikan, Garis-Garis Besar Program Pengajaran dan Strategi. (Soemanto Wasty, 1983:119)
Fenomena dalam dunia pendidikan di Indonesia, setiap terjadi pergantian Mendiknas biasanya selalu diikuti pergantian kurikulum, meskipun pelaku pendidikan (guru/siswa) belum memahami secara betul kurikulum sebenarnya. Pemilihan suatu sistem yang akan mempengaruhi pengembangan dan pembinaan sub-elemen pendidikan lainnya. (analisa penulis).

5) Masalah Dana
Dana, merupakan satu masalah utama dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di tengah berbagai gejolak ekonomi dan bencana, pemerintah masih merasakan kesulitan dalam memberikan perhatian kepada masalah pendidikan. Hal ini terbukti dari anggaran pendidikan yang masih berada di bawah nilai yang diperlukan. Meskipun telah ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa anggaran pendidikan seharusnya total sebesar 20% dari total APBN, namun kini masih terdapat kekurangan. Jika dihitung secara uang, total defisit anggaran pendidikan mencapai lebih dari Rp. 40 trilyun. (http//ww.rsi.sg// Indonesia/Wacana Indonesia View/200701032111000/ 1/html)
Angka rata-rata keperluan dana untuk siswa di Indonesia, menurut data Depdiknas, bagi siswa SD, rata-rata memerlukan dana Rp. 30 ribu perbulan, SMP Rp. 45 ribu perbulan, sedangkan untuk sekolah SMA, diperlukan sekitar Rp. 60 ribu perbulannya. Makin banyak masalah Indonesia yang memahami masalah dana ini dan mencoba menyelesaikannya. Sebenarnya tidak terlalu sulit kalau semua mau bergandengan tangan menyisihkan dana untuk memberikan beasiswa, pasti bisa. (http//ww.rsi.sg// Indonesia/Wacana Indonesia View/200701032111 000/1/html/& analisa penulis)
Free Education for all (pendidikan gratis untuk semua kalangan) yang sangat berani, langsung menerapkan pendidikan gratis dari tingkat SD sampai SMP, itu satu kebijakan yang sangat berani, sehingga banyak terjadi pro dan kontra khawatir, jika kualitas pendidikan akan menurun, ataupun murid akan setengah hati mengikuti pelajaran. (http//ww.rsi.sg// Indonesia/Wacana Indonesia View/200701032111000/ 1/html)

D. Solusi untuk Menghadapi Masalah Pendidikan Nasional.
Strategi pendidikan yang bersifat Nasional hendaknya ditetapkan sedemikian rupa, sehingga pengarahannya dan perencanaannya sejalan dengan perencanaan dan pelaksanaan untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam pendidikan Nasional, yaitu :
1) Perluasan dan pemerataan Akses Pendidikan
Azas keadilan sosial dicerminkan oleh usaha perluasan dan pemerataan kesempatan belajar. Sejalan dengan kesempatan belajar pada SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi-pun secara bertahap akan diperluas berturut-turut dengan memperhitungkan kenaikan properti lulusan yang ingin melanjutkan. Khususnya daya tampung SPG akan ditingkatkan sesuai dengan perluasan sekolah yang memerlukan guru.
Pemerataan kesempatan belajar ditunjang oleh kebijaksanaan pengadaan berbagai jenis beasiswa yang berbakat atau mampu berprestasi tetapi keadaan sosial ekonominya relatif lemah. (Soemanto Wisty, 1983:109)
2) Peningkatan Mutu Pendidikan
Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan telah dilakukan berbagai kegiatan, diantaranya :
• Pengembangan kurikulum termasuk cara penyajian pelajaran dan sistem study pada umumnya.
• Pengadaan buku-buku pelajaran pokok untuk murid serta buku pedoman guru yang memerlukan dan buku-buku perpustakaan dalam berbagai bidang study.
• Pengadaan alat-alat peraga, fasilitas, perlengkapan latihan dan praktik, laboratorium dan alat-alat pendidikan lainnya untuk berbagai bidang ilmu pengetahuan.
• Penataran guru dan dosen
• Pengadaan buku-buku bacaan yang sehat dan bermutu melalui perpustakaan sekolah (Soemanto Wasty, 1983:111)
3) Peningkatan Pengelolaan Sistem Pendidikan
Guna meningkatkan keserasian (relevansi) pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan mutu pendidikan diusahakan lebih langsung dikaitkan dengan pengembangan kesempatan kerja, termasuk meningkatkan prakarsa membuka lapangan kerja sendiri oleh para lulusan.
Peningkatan pengelolaan sistem pendidikan
Usaha peningkatan tepat dan hasil guna pengelolaan sistem pendidikan ditempuh melalui kebijaksanaan dan tatacara kerja meliputi pengembangan kemampuan tenaga pimpinan, kelancaran komunikasi, singkronisasi berbagai kegiatan pendidikan dan latihan serta pengawasan pelaksanaan. (Soemanto Wasty, 1983:112)

4) Peningkatan Pendidikan Diluar Sekolah
Perubahan kurikulum pendidikan yang berubah-rubah memberi dampak negatif terhadap guru dan murid, mereka mengalami kebingungan, mengingat bahwa waktu siswa belajar di sekolah itu hanya sebagian dari seluruh waktunya, maka banyak para siswa menggunakan sebagian waktunya untuk mengikuti suatu program pendidikan luar sekolah bukan merupakan alternatif yang apabila memilih yang satu harus meninggalkan yang lain. Keduanya adalah alat untuk menunaikan tugas pendidikan luar sekolah meliputi semua pendidikan yang dilakukan diluar sistem persekolahan.
Karena jalur pendidikan luar sekolah digunakan untuk hal yang paling baik digunakan, dengan mengingat prioritas dan kurikulum pendidikan yang ditetapkan. (Soemanto Wasty, 1983:113)

5) Pembinaan Generasi Muda dan Peningkatan Partisipan Masyarakat
Pembinaan generasi muda sebagaimana yang ditetapkan dalam GBHN adalah merupakan tugas pendidikan, dan dilakukan baik dengan menggunakan pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Pembinaan ini ditujukan agar mereka dapat menjadi pengganti generasi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab dan lebih mampu mengisi serta membina kemerdekaan bangsa.(Soemanto Wasty, 1983:114)
Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah, maka seyogyanya kalau tanggung jawab tadi dipikul bersama pula oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah menurut proporsi tertentu. Tanggung jawab disini merupakan tanggung jawab yang terbatas pada penyediaan dan untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan.
Disamping orang tua/ keluarga, diusahakan pula menggali menggalakkan pengikut-sertaan masyarakat luas termasuk dunia usaha melalui Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Agar penyempurnaan SPP, tersebut dapat dilakukan secara terus menerus, maka Menteri P&K membentuk pula panitia evaluasi dan monitoring masalah SPP yang diberi tugas untuk mengetahui, mengikuti secara terus menerus, dan memberikan saran mengenai penyelesaian masalah SPP dan beasiswa bagi mereka yang kurang mampu. (Soemanto Wisty, 1983:117)

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pengertian pendidikan Nasional
Ialah pendidikan yang khusus ditujukan kepada warga negara (Nasion), Nasion dalam arti bangsa bernegara dan berdaulat

2. Tujuan Pendidikan Nasional
Tujuan pendidikan memberikan arah kepada proses pendidikan yaitu usaha-usaha pendidikan dengan sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

3. Masalah-masalah dalam Pendidikan Nasional
Pendidikan di tanah air kita, baik hasilnya, penyelenggaraan dan perencanaannya belum memenuhi harapan, dikarenakan masalah-masalah :
• Masalah akses pendidikan yang belum merata.
• Masalah kualitas pendidikan.
• Masalah angka putus sekolah dan banyaknya lulusan menganggur.
• Masalah perubahan kurikulum.
• Masalah dana


4. Solusi-solusi untuk Menghadapi Masalah Pendidikan Nasional.
Pendidikan yang bersifat Nasional ini, memerlukan perencanaan dan pelaksanaan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul, antara lain :
• Perluasan dan pemerataan akses pendidikan.
• Peningkatan mutu pendidikan.
• Peningkatan pengelolaan sistem pendidikan.
• Peningkatan pendidikan di luar sekolah.
• Pembinaan generasi muda dan partisipasi masyarakat

B. Saran –Saran
1) Penulis mengharapkan kepada pihak-pihak yang ingin menghayati teori, praktek pendidikan, mendalami pemikiran dan permasalahan pendidikan Nasional dapat dipakai sebagai bahan kajian baik bahan perbandingan maupun untuk pengembangan ilmu pendidikan sendiri.
2) Penulis juga berharap kepada pihak yang akan memanfaatkan makalah ini semoga menjadi tambahan informasi dan pengalaman baru.


DAFTAR PUSTAKA


Reksohadi Projo Said, 1979: Masalah Pendidikan Nasional, Jakarta, CV. Haji Masagung.
Shaleh Nazili, 1998: Pendidikan dan Masyarakat, Yogyakarta, CV. Bina Usaha.
Pribadi Sikun, 1987: Mutiara-Mutiara Pendidikan, Jakarta, Penerbit Erlangga.
Prijono.S, 1979: Situasi pendidikan di Indonesia, Jakarta, Centre For Strategic and International Studies.
Vembriarto, St, 1982: Pengantar Perencanaan Pendidikan , Yogyakarta, Yayasan Pendidikan “PRAMITA”
Seomanto Wisty, 1983: Landasan Historis Pendidikan Indonesia, Surabaya, Penerbit Usaha Nasional.
Tim Redaksi, 2004: Majalah Depdiknas “Buletin Pusat Perbukuan” Jakarta.
TIM MKDK IKIP Surabaya, 1996: Pengantar Pendidikan Bagian 1, Surabaya, University Press IKIP Surabaya.
Internet:(http//ww.rsi.sg//indonesia/wacana indonesia View/200701032111000/ 1/html)
Internet : (http/trip.wordspress.com/2006/10/27/ masalah pendidikan)